Tulisan tentang krisis Qatar ini bukan untuk membela atau menyalahkan satu pihak, tetapi lebih pada untuk menambah wawasan agar bisa melihat secara objektif. Sebagaimana diketahui krisis Qatar bermula sekitar awal Juni 2017 ketika beberapa negara hampir secara bersamaan memutus hubungan diplomatik dengan Qatar dengan alasan mendukung terorisme dan lainnya. Diantara negara tersebut adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir. Keempat negara ini disebut dengan Anti-Teror Quartet atau disingkat ATQ. Beberapa negara lainnya juga ikut memutus atau menurunkan hubungan diplomatik dengan Qatar seperti Mauritania, Maldive, Yemen, Jordan, dan lainnya.
Latar Belakang Krisis
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir meminta Qatar untuk untuk memenuhi 13 tuntutan sebagai syarat untuk memulihkan hubungan diplomatik. Diantara tuntutan itu adalah menutup Al-Jazeera dan media afiliasinya, menutup pangkalan militer Turki di Qatar, mengurangi hubungan dengan Iran, dan menghentikan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Qatar juga diminta menghentikan dukungan pada kelompok-kelompok militant ISIS, Al Qaedah, Ikhwanul Muslimin (IM) dan lainnya. Qatar masih bersikukuh menolak memenuhi tuntutan tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negaranya.
Krisis Qatar ini tentu mengagetkan banyak pihak, termasuk saya sendiri juga kaget awalnya. Namun, kalau dicermati krisis kali ini ternyata bukan sesuatu yang baru atau tiba-tiba. Tercatat beberapa kali hubungan diplomatik Qatar dengan tetangganya negara-negara teluk (GCC) merenggang terutama setelah tahun 1995. Tahun itu Hamad bin Khalifa Al Thani mengkudeta ayahnya sendiri (Khalifa Al Thani) dan kemudian banyak mengubah arah kebijakan Qatar terutama dalam kebijakan luar negeri (foreign policy) yang lebih agresif sehingga menimbulkan gesekan dengan beberapa negara GCC. Gesekan tersebut terus berlanjut. Misal yang terbaru tahun 2014, secara bersama-sama Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain menarik duta besarnya karena menilai Qatar banyak mencampuri urusan internal mereka.
Perlu diketahui, sebagaimana disebutkan dalam dokumen rahasia yang dibocorkan, sebenarnya tahun 2013 dan 2014 Tamim bin Hamad Al Thani (pemimpin Qatar yang sekarang) telah membuat perjanjian rahasia di Riyadh dengan pemimpin GCC lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah di internal GCC. Isi perjanjian tersebut tidak jauh dari tuntutan yang ada sekarang ini (menutup Al Jazeera, menghentikan mencampuri urusan internal negara lain, dll). Sehingga dikatakan krisis yang ada sekarang terjadi karena Qatar tidak serius menunaikan perjanjian Riyadh 2013/2014 yang telah disepakati tersebut.
Qatar yang unik?
Dari sisi luas area dan populasi Qatar termasuk negara kecil. Luas area sekitar 11 ribu kilometer persegi sedang populasi sekitar 2.5 juta jiwa dimana hanya sekitar 300 ribu warga negara Qatar, selebihnya pendatang. Dari sisi ekonomi, Qatar termasuk sangat kaya dan merupakan negara penghasil gas alam terbesar di dunia. Dengan kondisi ekonomi yang mapan dan populasi yang kecil, Qatar leluasa melakukan kebijakan-kebijakan yang agresif tanpa harus mengkhawatirkan kestabilan domestiknya. Negara Arab lainnya yang populasinya besar dan sangat heterogen tentu akan lebih hati-hati dalam kebijakan domestik mereka.
Qatar adalah tuan rumah Al Udeid Air Base, yang merupakan pangkalan Amerika terbesar di Timur Tengah (menampung lebih dari 10.000 personel). Dari pangkalan ini tentara Amerika melancarkan aksinya di Afghanistan, Iraq dan lainnya. Qatar juga menjalin hubungan dengan Iran, Israel dan lainnya. Di sisi lain Qatar juga dikatakan mensupport dan sekaligus digunakan sebagai tempat “berlindung” organisasi militant. Tahun 2013 Taliban diperbolehkan membuka kantor perwakilan politik di Qatar. Pimpinan Hamas dan IM sebelumnya banyak yang menetap di Qatar. Syekh Qardhawi, salah seorang tokoh senior IM, tinggal di Qatar sejak tahun 70an dan banyak mengisi di program Al Jazeera. Dikatakan Qatar sengaja bersedia jadi “hosting” berbagai kelompok (bahkan kadang saling bertentangan) untuk sekedar memperkuat posisinya.
Tentang Al Jazeera
Al Jazeera adalah jaringan media yang cukup besar dan berpusat di Doha. Al Jazeera memiliki pengaruh dan audien yang cukup besar karena mengusung kebebasan berpendapat ala Barat yang masih jarang disuarakan media lain di Timur Tengah. Al Jazeera dimiliki serta dibiayai oleh pemerintah Qatar. Didirikan tahun 1996, tidak lama setelah Hamad bin Khalifah mengambil alih kekuasaan dari ayahnya. Pimpinan Al Jazeera menyatakan secara editorial mereka independen dari pemerintah Qatar. Namun, banyak yang meragukan hal ini dan menyatakan bahwa Al Jazeera tidak lebih dari sekedar corong propaganda kebijakan pemerintah Qatar. Al Jazeera dipandang sering memberitakan hal-hal yang bisa memicu konflik sektarian atau konflik horisonal di tengah masyarakat dan juga dapat memicu konflik vertikal antara rakyat dan penguasa dengan dalih transparansi media dan “cover both side”.
Arab Spring
Arab Spring adalah rentetat konflik di negara-negara Arab mulai akhir tahun 2010 di Tunisia kemudian menyebar ke Libya, Mesir, Yaman, Syiria dan lainnya. Secara umum Qatar di posisi mendukung terjadinya revolusi baik dengan cover media (terutama Al Jazeera) atau dukungan pada pihak oposisi (seperti IM dan yang semisal) dengan alasan untuk membantu rakyat menjatuhkan regime yang dzalim. Konflik baik secara vertikal dan horizontal terjadi dimana-mana dan tidak terhitung berapa banyak nyawa melayang. Sebagian konflik masih terus berkepanjangan sampai sekarang seperti di Libya dan Syiria. Sikap Qatar ini dipandang negara-negara Arab lain sebagai bentuk mencampuri urusan internal negara lain dan juga menyebabkan ketidakstabilan regional.
Peran dan Sikap Arab Saudi
Banyak pihak menyakini bahwa Arab Saudi yang paling berperan dan memiliki kekuatan dalam krisis dengan Qatar kali ini. Pendapat ini mungkin tidak sepenuhnya salah, mengingat posisi dan pengaruh Saudi adalah yang paling kuat diantara negara lainnya di Timur Tengah. Namun, kelihatannya Saudi sendiri melihat krisis dengan Qatar ini bukan masalah yang besar dan masih sering menyebut Qatar sebagai “negara sahabat”. Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman sampai saat ini belum pernah bicara secara langsung kepada media atau publik tentang krisis Qatar ini, mengisyaratkan mungkin ini bukan masalah besar bagi mereka. Raja Salman bahkan menyatakan dekatnya hubungan rakyat Saudi dan Qatar, dan muslim Haji lalu dia mengundang dan menfasilitasi seluruh jemaah haji Qatar.
Berbeda dengan Mesir dan Uni Emirat Arab yang memiliki sejarah konflik cukup panjang dengan IM dan Qatar, posisi Saudi sendiri masih cukup fleksible dengan keduanya. Menarik apa yang disampaikan Adel al-Jubeir, menteri luar negeri Arab Saudi, saat baru-baru ini ditanya dalam wawancara di Mesir apakah akan melancarkan “aksi militer” untuk Qatar, dia menjawab yang intinya: “Isu dengan Qatar adalah isu yang “sangat kecil”, jangan dibesar-besarkan. Kita masih memiliki isu lain yang lebih besar seperti Iran, Yemen dan Syiria. Kita tidak pernah melakukan blokade untuk Qatar, kita hanya memutus hubungan. Kita hanya menginginkan Qatar mengubah kebijakannya.” Dia menambahkan, “Jika kita bisa mengubah sikap Qatar kita akan membuat GCC semakin kuat dan dapat melawan Iran dan terorisme”. Ini sekaligus bantahan terhadap orang yang terlalu membesar-besarkan masalah krisis Qatar dan bahkan menyatakan akan mengarah ke perang.
Semoga ada penyelesaian yang terbaik untuk krisis Qatar ini.
Abu _ Zakariya _ Sutrisno. Riyadh, 08/3/1439H.
https://ukhuwahislamiah.com/seputar-arab-saudi-5-krisis-qatar/
Posting Komentar Blogger Facebook